SUBSIDI BBM
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Bahan bakar minyak (BBM) merupakan energi yang tidak terbentuk dari fosil di dalam perut bumi dan di abad modern ini telah menjadi salah satu kebutuhan primer yang sangat penting bagi penduduk dunia. Melonjaknya volume pemakaian BBM disebabkan pengaturan alokasi BBM bersubsidi yang selama ini berjalan tidak tepat sasaran karena sebagian jatuh ke pihak yang sebenarnya tidak berhak, karena sebenarnya subsidi tersebut dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas sehingga dirasakan tidak pantas dan tidak adil.
Penerapan kebijakan di atas memang sangat membantu pemerintah untuk mengurangi pengeluaran APBN. Tapi seperti biasa kebijakan pemerintah selalu saja membawa dampak bagi masyarakat dalam hal ini pihak swasta dan rakyat kecil kembali menjadi korban. Karena sebagian besar faktor yang mempengaruhi peningkatan konsumsi BBM di dalam negeri dirasakan oleh pihak swasta.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka penulis menyimpulkan
rumusan masalah sebagai berikut :
1. Apa definisi BBM dan subsidi ?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah tentang subsidi BBM ?
3. Apa saja pengaruh yang ditimbulkan dari kebijakan subsidi BBM ?
1.3. Tujuan dan Manfaat
Dari rumusan masalah di atas tujuan dan manfaat dari penulisan ini adalah :
1. Mengetahui arti BBM dan subsidi
2. Mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah pada subsidi BBM
3. Memberikan pemahaman tentang subsidi BBM
4. Mengetahui pengaruh-pengaruh kebijakan subsidi BBM pada pihak swasta
5. Sebagai syarat mengikuti Ujian Nasional
6. Sebagai tambahan wawasan tentang ilmu ekonomi
BAB 2
ISI
2.1 Pemerintah Tak Tegas dalam Penghapusan Subsidi BBM
Keraguan pemerintah tentang subsidi BBM di tahun 2011 lalu lebih disebabkan karena kentalnya nuansa politik pencitraan. Pemerintah juga cenderung tidak tegas dalam penyusunan strategi penghapusan subsidi BBM yang paling optimal. Bahkan, roadmap pengurangan subsidi BBM yang disusun oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral juga tidak direalisasikan oleh pemerintah. kajian pengendalian subsidi tersebut merupakan amanat UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011.
"Jika masalahnya adalah pencitraan, idealnya pemerintah bertanya kepada masyarakat mengenai metode penurunan subsidi BBM sekaligus penghematan anggaran dari penurunan tersebut,
Dalam pandangannya, subsidi BBM telah melampaui batas kewajarannya terutama pada tahun 2011 lalu. Pemerintah menetapkan subsidi BBM sebesar Rp129,7 triliun di APBN-P 2011 namun mencapai Rp160 triliun, meningkat sebesar 23,4%. Ketidak wajaran itu terjadi karena konsep subsidi yang salah yaitu penerapan pada komoditas dan bukan pada individu atau kelompok sasaran. Akibatnya subsidi salah sasaran, karena subsidi lebih banyak dinikmati rumah tangga kaya daripada rumah tangga miskin.
2.2 Definisi Subsidi BBM
Istilah subsidi mungkin juga sudah tidak asing lagi bagi kita. Bahwasanya subsidi menurut bahasa berarti tunjangan. Dan subsidi BBM adalah bayaran yang harus dilakukan oleh pemerintah pada Pertamina dalam simulasi dimana pendapatan yang diperoleh Pertamina dari tugas menyediakan BBM di tanah air adalah lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Definisi di atas menunjukkan bahwa subsidi dilakukan untuk membantu warga negara yang kurang mampu, dibiarkan terus menerus, subsidi yang diberikan oleh pemerintah akan menggerogoti keuangan negara dalam APBN. Karena ternyata subdisi tersebut salah sasaran. Masyarakat kelas atas yang sebenarnya mampu membeli BBM yang secara normal ternyata malah disubsidi. Sedangkan kendaraan-kendaraan roda dua milik masyarakat kurang mampu biasanya membeli BBM yang dijual di kios-kios eceran yang harganya pasti lebih mahal dari SPBU. Harga BBM yang bersubsidi di kios-kios. Jadi jika subsidi ini diteruskan saya rasa hanya akan buang-buang uang dari APBN karena hanya kalangan menengah ke atas saja yang menikmati subsidi ini.
2.3 Kebijakan Subsidi BBM
Di zaman modern, mesin sangat penting untuk menunjang mobilitas manusia yang semakin tinggi. Hal ini menyebabkan BBM sangat vital bagi perekonomian suatu negara. Karena tanpa BBM dunia seakan berhenti berdenyut. Setelah sekian lama masyarakat difasilitasi oleh pemerintah dengan subsidi BBM, akhirnya di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diberlakukan gebrakan yang sangat sensasional. Mulai dari menaikkan BBM industri di tahun 2007, pengurangan subsidi di awal 2008 dan akhirnya dihapus pada akhir 2008. Kebijakan di atas menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat..
BAB 3
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Subsidi BBM adalah salah satu kebijakan ekonomi yang tidak adil karena subsidi yang sebenarnya ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu ternyata malah lebih besar dinikmati oleh kelompok kelas atas Pengaruh yang dirasakan oleh pihak swasta dari kebijakan BBM antara lain : perindustrian swasta harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk operasional, perusahaan harus mengurangi jumlah karyawan, banyak industri kecil menengah yang gulung tikar, harga kebutuhan pokok meningkat, pengangguran bertambah, kemiskinan berkembang pesat, angka kriminalitas semakin bertambah. Alasan pemerintah memberlakukan kebijakan pada subsidi BBM adalah naiknya harga minyak dunia. Melonjaknya volume pemakaian BBM, besarnya beban yang ditanggung APBN, subsidi yang diberikan ternyata salah sasaran, dana subsidi dialihkan untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok, BLT dan pendidikan.
9. Kebijakan pemerintah pada subsidi BBM ini membuat kepercayaan masyarakat pada pemerintah kali
ini.
Selasa, 20 Maret 2012
Kamis, 01 Maret 2012
SUBSIDI BBM
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Bahan bakar minyak (BBM) merupakan energi yang tidak terbentuk dari fosil di dalam perut bumi dan di abad modern ini telah menjadi salah satu kebutuhan primer yang sangat penting bagi penduduk dunia. Di Indonesia yang memakai BBM menunjukkan pada meningkat yang setiap tahun dimana saat ini mencapai 1,3 juta perhari. Sedangkan produksi nasional saat ini berkisar 950.000 perhari. Sementara itu angka pertumbuhan konsumsi BBM yang tercatat sekitar 6% pertahun yang memberikan tekanan berat terhadap pendapatan dan belanja negara (APBN) dimana beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah mencapai Rp. 130,9 triliun di tahun 2008.
Melonjaknya volume pemakaian BBM disebabkan pengaturan alokasi BBM bersubsidi yang selama ini berjalan tidak tepat sasaran karena sebagian jatuh ke pihak yang sebenarnya tidak berhak, karena sebenarnya subsidi tersebut dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas sehingga dirasakan tidak pantas dan tidak adil.
Setelah sempat maju mundur, pemerintah memastikan penerapan pemangkasan subsidi dalam APBN 2008 sebesar 20 triliun pada Mei 2008. rinciannya : Rp. 10 triliun untuk subsidi BBM dan 10 triliun untuk subsidi listrik, serta akhirnya dihapus pada akhir tahun 2008.
Penerapan kebijakan di atas memang sangat membantu pemerintah untuk mengurangi pengeluaran APBN. Tapi seperti biasa kebijakan pemerintah selalu saja membawa dampak bagi masyarakat dalam hal ini pihak swasta dan rakyat kecil kembali menjadi korban. Karena sebagian besar faktor yang mempengaruhi peningkatan konsumsi BBM di dalam negeri dirasakan oleh pihak swasta.
Adapun faktor-faktor tersebut antara lain :
1. Bertambahnya penggunaan kendaraan bermotor baik roda 4, bis, truk, maupun roda 2.
2. Penambahan mesin-mesin industri bagi pihak perusahaan (terutama swasta).
3. Energi pembangkit listrik yang baru (karena sekarang PLN sudah menjadi perusahaan
swasta).
4. Dan masih banyak lagi yang lainnya.
Uraian di atas menunjukkan betapa pentingnya faktor-faktor di atas bagi pihak swasta terutama rakyat kecil. Dengan kebijakan yang dimunculkan oleh pemerintah pada BBM menyebabkan mereka harus merogoh sakunya lebih dalam lagi untuk membeli BBM dan akibatnya perusahaan harus mengurangi tenaga kerjanya untuk menutupi biaya operasionalnya. Kalau sudah begini tambah banyak lagi pengangguran, kalau pengangguran sudah semakin banyak, kita tunggu saja akibat yang lebih parah, semoga tidak akan timbul, yakni meningkatnya angka pelanggaran-pelanggaran kriminalitas.
Dari sini sudah jelas bahwa yang paling dirugikan dan yang paling merasakan dampak dari kebijakan subsidi BBM yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah pihak swasta dan terutama masyarakat kecil. Maka untuk memenuhi persyaratan mengikuti Ujian Nasional tingkat Madrasah Aliyah 2008-2009 ini penulis merasa perlu mengangkat hal ini dalam sebuah paper yang berjudul “Dampak Kebijakan Subsidi BBM Bagi Pihak Swasta”.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka penulis menyimpulkan
rumusan masalah sebagai berikut :
1. Apa definisi BBM dan subsidi ?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah tentang subsidi BBM ?
3. Apa saja pengaruh yang ditimbulkan dari kebijakan subsidi BBM ?
1.3. Tujuan dan Manfaat
Dari rumusan masalah di atas tujuan dan manfaat dari penulisan paper ini adalah :
1. Mengetahui arti BBM dan subsidi
2. Mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah pada subsidi BBM
3. Memberikan pemahaman tentang subsidi BBM
4. Mengetahui pengaruh-pengaruh kebijakan subsidi BBM pada pihak swasta
5. Sebagai syarat mengikuti Ujian Nasional
6. Sebagai tambahan wawasan tentang ilmu ekonomi
BAB 2
ISI
2.1 Pemerintah Tak Tegas dalam Penghapusan Subsidi BBM
Keraguan pemerintah tentang subsidi BBM di tahun 2011 lalu lebih disebabkan karena kentalnya nuansa politik pencitraan. Pemerintah juga cenderung tidak tegas dalam penyusunan strategi penghapusan subsidi BBM yang paling optimal. Bahkan, roadmap pengurangan subsidi BBM yang disusun oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral juga tidak direalisasikan oleh pemerintah. kajian pengendalian subsidi tersebut merupakan amanat UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011.
"Jika masalahnya adalah pencitraan, idealnya pemerintah bertanya kepada masyarakat mengenai metode penurunan subsidi BBM sekaligus penghematan anggaran dari penurunan tersebut,
Dalam pandangannya, subsidi BBM telah melampaui batas kewajarannya terutama pada tahun 2011 lalu. Pemerintah menetapkan subsidi BBM sebesar Rp129,7 triliun di APBN-P 2011 namun mencapai Rp160 triliun, meningkat sebesar 23,4%. Ketidak wajaran itu terjadi karena konsep subsidi yang salah yaitu penerapan pada komoditas dan bukan pada individu atau kelompok sasaran. Akibatnya subsidi salah sasaran, karena subsidi lebih banyak dinikmati rumah tangga kaya daripada rumah tangga miskin.
2.2 Definisi Subsidi BBM
Istilah subsidi mungkin juga sudah tidak asing lagi bagi kita. Bahwasanya subsidi menurut bahasa berarti tunjangan. Dan subsidi BBM adalah bayaran yang harus dilakukan oleh pemerintah pada Pertamina dalam simulasi dimana pendapatan yang diperoleh Pertamina dari tugas menyediakan BBM di tanah air adalah lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Definisi di atas menunjukkan bahwa subsidi dilakukan untuk membantu warga negara yang kurang mampu, namun kenyataannya disalahgunakan oleh kalangan kelas menengah keatas. Hal ini menyebabkan subsidi BBM salah sasaran dalam penyaluran, karena subsidi yang tujuannya diberikan oleh kelompok yang kurang mampu tapi ternyata lebih banyak dinikmati oleh golongan masyarakat kelas atas.
Subsidi BBM adalah salah satu contoh suatu kebijakan ekonomi yang tidak adil. Menurut data dari sebuah survei misalnya, pemilik mobil pribadi rata-rata menikmati subsidi dari BBM sebesar 1,2 juta perbulan, sangat tidak sebanding dengan apa yang diterima oleh masyarakat yang kurang mampu terutama yang tidak mempunyai kendaraan bermotor.
(http://arsipnalarekonomi.blogspot.com/2008/06)
Subsidi memang sangat membantu masyarakat kurang mampu untuk menjangkau harga BBM. Tapi kalau dibiarkan terus menerus, subsidi yang diberikan oleh pemerintah akan menggerogoti keuangan negara dalam APBN. Karena ternyata subdisi tersebut salah sasaran. Masyarakat kelas atas yang sebenarnya mampu membeli BBM yang secara normal ternyata malah disubsidi. Sedangkan kendaraan-kendaraan roda dua milik masyarakat kurang mampu biasanya membeli BBM yang dijual di kios-kios eceran yang harganya pasti lebih mahal dari SPBU. Harga BBM yang bersubsidi di kios-kios. Jadi jika subsidi ini diteruskan saya rasa hanya akan buang-buang uang dari APBN karena hanya kalangan menengah ke atas saja yang menikmati subsidi ini.
2.3 Kebijakan Subsidi BBM
Di zaman modern, mesin sangat penting untuk menunjang mobilitas manusia yang semakin tinggi. Hal ini menyebabkan BBM sangat vital bagi perekonomian suatu negara. Karena tanpa BBM dunia seakan berhenti berdenyut. Setelah sekian lama masyarakat difasilitasi oleh pemerintah dengan subsidi BBM, akhirnya di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diberlakukan gebrakan yang sangat sensasional. Mulai dari menaikkan BBM industri di tahun 2007, pengurangan subsidi di awal 2008 dan akhirnya dihapus pada akhir 2008. Kebijakan di atas menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat. Hal ini sangat wajar, karena setiap kebijakan pasti ada pihak yang mendukung dan pihak yang menolak. Kebijakan ini dikeluarkan karena melihat fakta yang terjadi dalam masyarakat. Penyaluran BBM kurang merata. Subsidi yang asalnya diperuntukkan bagi warga masyarakat yang kurang mampu (menengah ke bawah), tapi pada kenyataannya malah sebagian besar dari BBM bersubsidi dikonsumsi oleh kalangan yang tidak berhak, yakni kalangan atas.
BAB 3
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
1. BBM adalah energi yang terbentuk dari fosil dalam perut bumi yang tidak dapat diperbaharui.
2. Komoditas BBM adalah : avgas, avtuf, bensin, minyak tanah, minyak solar, minyak diesel,
minyak bakar, biodiesel, dan Pertamina Dex.
3. Subsidi BBM adalah bayaran yang dilakukan pemerintah pada Pertamina dari tugas menyediakan
BBM di tanah air adalah lebih rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkan.
4. Subsidi BBM adalah salah satu kebijakan ekonomi yang tidak adil karena subsidi yang
sebenarnya ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu ternyata malah lebih besar dinikmati
oleh kelompok kelas atas.
5. Kebijakan harga BBM yang dikeluarkan pemerintah terkesan sangat “plin-plan” karena seringnya
naik dan turun.
6. Beberapa tujuan pemerintah dari kebijakan harga BBM antara lain untuk mengurangi beban APBN,
menghindari penyaluran subsidi yang ternyata salah sasaran, dan dana subsidi bisa dialihkan
pada bidang lain.
7. Pengaruh yang dirasakan oleh pihak swasta dari kebijakan BBM antara lain : perindustrian
swasta harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk operasional, perusahaan harus mengurangi
jumlah karyawan, banyak industri kecil menengah yang gulung tikar, harga kebutuhan pokok
meningkat, pengangguran bertambah, kemiskinan berkembang pesat, angka kriminalitas semakin
bertambah.
8. Alasan pemerintah memberlakukan kebijakan pada subsidi BBM adalah naiknya harga minyak dunia.
Melonjaknya volume pemakaian BBM, besarnya beban yang ditanggung APBN, subsidi yang diberikan
ternyata salah sasaran, dana subsidi dialihkan untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok, BLT
dan pendidikan.
9. Kebijakan pemerintah pada subsidi BBM ini membuat kepercayaan masyarakat pada pemerintah kali
ini.
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Bahan bakar minyak (BBM) merupakan energi yang tidak terbentuk dari fosil di dalam perut bumi dan di abad modern ini telah menjadi salah satu kebutuhan primer yang sangat penting bagi penduduk dunia. Di Indonesia yang memakai BBM menunjukkan pada meningkat yang setiap tahun dimana saat ini mencapai 1,3 juta perhari. Sedangkan produksi nasional saat ini berkisar 950.000 perhari. Sementara itu angka pertumbuhan konsumsi BBM yang tercatat sekitar 6% pertahun yang memberikan tekanan berat terhadap pendapatan dan belanja negara (APBN) dimana beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah mencapai Rp. 130,9 triliun di tahun 2008.
Melonjaknya volume pemakaian BBM disebabkan pengaturan alokasi BBM bersubsidi yang selama ini berjalan tidak tepat sasaran karena sebagian jatuh ke pihak yang sebenarnya tidak berhak, karena sebenarnya subsidi tersebut dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas sehingga dirasakan tidak pantas dan tidak adil.
Setelah sempat maju mundur, pemerintah memastikan penerapan pemangkasan subsidi dalam APBN 2008 sebesar 20 triliun pada Mei 2008. rinciannya : Rp. 10 triliun untuk subsidi BBM dan 10 triliun untuk subsidi listrik, serta akhirnya dihapus pada akhir tahun 2008.
Penerapan kebijakan di atas memang sangat membantu pemerintah untuk mengurangi pengeluaran APBN. Tapi seperti biasa kebijakan pemerintah selalu saja membawa dampak bagi masyarakat dalam hal ini pihak swasta dan rakyat kecil kembali menjadi korban. Karena sebagian besar faktor yang mempengaruhi peningkatan konsumsi BBM di dalam negeri dirasakan oleh pihak swasta.
Adapun faktor-faktor tersebut antara lain :
1. Bertambahnya penggunaan kendaraan bermotor baik roda 4, bis, truk, maupun roda 2.
2. Penambahan mesin-mesin industri bagi pihak perusahaan (terutama swasta).
3. Energi pembangkit listrik yang baru (karena sekarang PLN sudah menjadi perusahaan
swasta).
4. Dan masih banyak lagi yang lainnya.
Uraian di atas menunjukkan betapa pentingnya faktor-faktor di atas bagi pihak swasta terutama rakyat kecil. Dengan kebijakan yang dimunculkan oleh pemerintah pada BBM menyebabkan mereka harus merogoh sakunya lebih dalam lagi untuk membeli BBM dan akibatnya perusahaan harus mengurangi tenaga kerjanya untuk menutupi biaya operasionalnya. Kalau sudah begini tambah banyak lagi pengangguran, kalau pengangguran sudah semakin banyak, kita tunggu saja akibat yang lebih parah, semoga tidak akan timbul, yakni meningkatnya angka pelanggaran-pelanggaran kriminalitas.
Dari sini sudah jelas bahwa yang paling dirugikan dan yang paling merasakan dampak dari kebijakan subsidi BBM yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah pihak swasta dan terutama masyarakat kecil. Maka untuk memenuhi persyaratan mengikuti Ujian Nasional tingkat Madrasah Aliyah 2008-2009 ini penulis merasa perlu mengangkat hal ini dalam sebuah paper yang berjudul “Dampak Kebijakan Subsidi BBM Bagi Pihak Swasta”.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka penulis menyimpulkan
rumusan masalah sebagai berikut :
1. Apa definisi BBM dan subsidi ?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah tentang subsidi BBM ?
3. Apa saja pengaruh yang ditimbulkan dari kebijakan subsidi BBM ?
1.3. Tujuan dan Manfaat
Dari rumusan masalah di atas tujuan dan manfaat dari penulisan paper ini adalah :
1. Mengetahui arti BBM dan subsidi
2. Mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah pada subsidi BBM
3. Memberikan pemahaman tentang subsidi BBM
4. Mengetahui pengaruh-pengaruh kebijakan subsidi BBM pada pihak swasta
5. Sebagai syarat mengikuti Ujian Nasional
6. Sebagai tambahan wawasan tentang ilmu ekonomi
BAB 2
ISI
2.1 Pemerintah Tak Tegas dalam Penghapusan Subsidi BBM
Keraguan pemerintah tentang subsidi BBM di tahun 2011 lalu lebih disebabkan karena kentalnya nuansa politik pencitraan. Pemerintah juga cenderung tidak tegas dalam penyusunan strategi penghapusan subsidi BBM yang paling optimal. Bahkan, roadmap pengurangan subsidi BBM yang disusun oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral juga tidak direalisasikan oleh pemerintah. kajian pengendalian subsidi tersebut merupakan amanat UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011.
"Jika masalahnya adalah pencitraan, idealnya pemerintah bertanya kepada masyarakat mengenai metode penurunan subsidi BBM sekaligus penghematan anggaran dari penurunan tersebut,
Dalam pandangannya, subsidi BBM telah melampaui batas kewajarannya terutama pada tahun 2011 lalu. Pemerintah menetapkan subsidi BBM sebesar Rp129,7 triliun di APBN-P 2011 namun mencapai Rp160 triliun, meningkat sebesar 23,4%. Ketidak wajaran itu terjadi karena konsep subsidi yang salah yaitu penerapan pada komoditas dan bukan pada individu atau kelompok sasaran. Akibatnya subsidi salah sasaran, karena subsidi lebih banyak dinikmati rumah tangga kaya daripada rumah tangga miskin.
2.2 Definisi Subsidi BBM
Istilah subsidi mungkin juga sudah tidak asing lagi bagi kita. Bahwasanya subsidi menurut bahasa berarti tunjangan. Dan subsidi BBM adalah bayaran yang harus dilakukan oleh pemerintah pada Pertamina dalam simulasi dimana pendapatan yang diperoleh Pertamina dari tugas menyediakan BBM di tanah air adalah lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Definisi di atas menunjukkan bahwa subsidi dilakukan untuk membantu warga negara yang kurang mampu, namun kenyataannya disalahgunakan oleh kalangan kelas menengah keatas. Hal ini menyebabkan subsidi BBM salah sasaran dalam penyaluran, karena subsidi yang tujuannya diberikan oleh kelompok yang kurang mampu tapi ternyata lebih banyak dinikmati oleh golongan masyarakat kelas atas.
Subsidi BBM adalah salah satu contoh suatu kebijakan ekonomi yang tidak adil. Menurut data dari sebuah survei misalnya, pemilik mobil pribadi rata-rata menikmati subsidi dari BBM sebesar 1,2 juta perbulan, sangat tidak sebanding dengan apa yang diterima oleh masyarakat yang kurang mampu terutama yang tidak mempunyai kendaraan bermotor.
(http://arsipnalarekonomi.blogspot.com/2008/06)
Subsidi memang sangat membantu masyarakat kurang mampu untuk menjangkau harga BBM. Tapi kalau dibiarkan terus menerus, subsidi yang diberikan oleh pemerintah akan menggerogoti keuangan negara dalam APBN. Karena ternyata subdisi tersebut salah sasaran. Masyarakat kelas atas yang sebenarnya mampu membeli BBM yang secara normal ternyata malah disubsidi. Sedangkan kendaraan-kendaraan roda dua milik masyarakat kurang mampu biasanya membeli BBM yang dijual di kios-kios eceran yang harganya pasti lebih mahal dari SPBU. Harga BBM yang bersubsidi di kios-kios. Jadi jika subsidi ini diteruskan saya rasa hanya akan buang-buang uang dari APBN karena hanya kalangan menengah ke atas saja yang menikmati subsidi ini.
2.3 Kebijakan Subsidi BBM
Di zaman modern, mesin sangat penting untuk menunjang mobilitas manusia yang semakin tinggi. Hal ini menyebabkan BBM sangat vital bagi perekonomian suatu negara. Karena tanpa BBM dunia seakan berhenti berdenyut. Setelah sekian lama masyarakat difasilitasi oleh pemerintah dengan subsidi BBM, akhirnya di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diberlakukan gebrakan yang sangat sensasional. Mulai dari menaikkan BBM industri di tahun 2007, pengurangan subsidi di awal 2008 dan akhirnya dihapus pada akhir 2008. Kebijakan di atas menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat. Hal ini sangat wajar, karena setiap kebijakan pasti ada pihak yang mendukung dan pihak yang menolak. Kebijakan ini dikeluarkan karena melihat fakta yang terjadi dalam masyarakat. Penyaluran BBM kurang merata. Subsidi yang asalnya diperuntukkan bagi warga masyarakat yang kurang mampu (menengah ke bawah), tapi pada kenyataannya malah sebagian besar dari BBM bersubsidi dikonsumsi oleh kalangan yang tidak berhak, yakni kalangan atas.
BAB 3
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
1. BBM adalah energi yang terbentuk dari fosil dalam perut bumi yang tidak dapat diperbaharui.
2. Komoditas BBM adalah : avgas, avtuf, bensin, minyak tanah, minyak solar, minyak diesel,
minyak bakar, biodiesel, dan Pertamina Dex.
3. Subsidi BBM adalah bayaran yang dilakukan pemerintah pada Pertamina dari tugas menyediakan
BBM di tanah air adalah lebih rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkan.
4. Subsidi BBM adalah salah satu kebijakan ekonomi yang tidak adil karena subsidi yang
sebenarnya ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu ternyata malah lebih besar dinikmati
oleh kelompok kelas atas.
5. Kebijakan harga BBM yang dikeluarkan pemerintah terkesan sangat “plin-plan” karena seringnya
naik dan turun.
6. Beberapa tujuan pemerintah dari kebijakan harga BBM antara lain untuk mengurangi beban APBN,
menghindari penyaluran subsidi yang ternyata salah sasaran, dan dana subsidi bisa dialihkan
pada bidang lain.
7. Pengaruh yang dirasakan oleh pihak swasta dari kebijakan BBM antara lain : perindustrian
swasta harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk operasional, perusahaan harus mengurangi
jumlah karyawan, banyak industri kecil menengah yang gulung tikar, harga kebutuhan pokok
meningkat, pengangguran bertambah, kemiskinan berkembang pesat, angka kriminalitas semakin
bertambah.
8. Alasan pemerintah memberlakukan kebijakan pada subsidi BBM adalah naiknya harga minyak dunia.
Melonjaknya volume pemakaian BBM, besarnya beban yang ditanggung APBN, subsidi yang diberikan
ternyata salah sasaran, dana subsidi dialihkan untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok, BLT
dan pendidikan.
9. Kebijakan pemerintah pada subsidi BBM ini membuat kepercayaan masyarakat pada pemerintah kali
ini.
Langganan:
Postingan (Atom)
